Demonstrasi Dibalik Kokohnya Birokrasi

Hari ini, kebanyakan mahasiswa takut mengemukakan pendapat. Katanya akan dicoreng namanya oleh para dosen yang terhormat. Dicoreng namanya oleh para dosen berarti berimbas pada nilai mereka yang akan mengecil. Nilai yang kecil akan sangat berpengaruh pada kebanggaan orang tua yang sudah menjual tanahnya demi kuliah yang katanya akan memperbaiki bangsa.

Kita dapat melihat sendiri di negara yang katanya demokratis ini banyak orang yang mengemukakan pendapat tapi ternyata malah terkena ancaman, penindasan dan dihilangkan. Nama Wiji Thukul, Petrus Bima Anugrah, Ismail dan banyak lagi (Semoga Tuhan bersama kalian) mungkin dianggap korban masa transisi Orde baru yang katanya memang menyeramkan menjadi pemberani di masa itu. Tapi haruskah kita lupa, di Januari 2016, Ronny Setiawan Ketua BEM UNJ mendapatkan Surat Drop-Out dari Rektornya karena dianggap mencemarkan nama baik padahal dalam Pasal 51 Statuta UNJ hal itu di perbolehkan.

Bukan hanya Ketua BEM, bahkan lembaga-lembaga Pers pun pernah dibungkam oleh birokrat Kampus karena mengemukakan pendapatnya, sebut saja LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) Poros UAD (Universitas Ahmad Dahlan) juga LPM Ekspresi milik UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) serta Lembaga-lembaga lainnya yang mungkin bahkan tidak diketahui oleh publik.

Hal ini harusnya menjadi  ironi, ditengah bangsa yang katanya menjunjung tinggi nilai demokrasi. Apalagi hal tersebut terjadi di perguruan tinggi yang seharusnya menjadi wadah pengemukaan pendapat yang paling demokratis.  Kita mungkin layak melihat ke sejarah, bahwa Presiden pertama kita, Sukarno hampir dikeluarkan oleh Kampusnya (Technische Hoogeschool te Bandung ; ITB-red) karena orasinya di rapat raksasa Radicale Concrentratie di Bandung. Orasinya dianggap menebarkan kebencian kepada kolonial. Namun, rektornya saat itu yang bernama Prof Klopper menolak mengeluarkan Sukarno. Dia malah berdiskusi dan mengambil jalan tengah dengan Sukarno.

Padahal saat itu, yang di sampaikan oleh Sukarno bukan lagi kampus akan tetapi Kolonial. Kita tahu, di tahun itu, awal tahun 1920-an hampir seluruh jajaran pendidik di ITB adalah Kolonial. Di mana mudah sekali bagi mereka untuk mengeluarkan Sukarno yang berstatus sebagai pribumi. Dan itu tidak mereka lakukan.

Tapi hari ini, dimana hampir seluruh Rektor di Indonesia berwarga negara Indonesia. Mereka malah dengan mudah mengeluarkan Surat Keputusan Drop-Out bagi mahasiswa yang mengemukakan pendapat. Sedangkan mereka menginginkan kebaikan dan kemajuan bagi Kampus dan Bangsanya sendiri.

Padahal dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) sudah dijelaskan tentang Kebebasan berpendapat yaitu, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Dan itu sejalan dengan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menjelaskan: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.

John Stuart Mill (1806-1873) mengemukakan bahwa tanpa kebebasan berbicara kebenaran akan hilang. Tidak pernah ditemukan atau melemah. Dengan mengasumsikan bahwa kebenaran dapat ditemukan, kebebasan berbicara adalah penting sebagai satu-satunya alat yang tersedia untuk memilih yang terbaik dari yang terburuk. Sepertinya, kita tidak perlu lagi mengemukakan fakta-fakta pengaruh demonstrasi khususnya dan mengemukakan pendapat umumnya terhadap kebijakan-kebijakan baik pemerintah ataupun bawahnya. Karena  itu sudah dapat kita ketahui, sebelum kemerdekaan hingga yang paling dibanggakan oleh orang-orang saat ini adalah saat Orde Baru.

Hal ini harusnya menjadi pedoman kita bersama. Di mana kita mengetahui bahwa tujuan mengemukakan pendapat adalah kelebih baikan dalam sistem, kehidupan kita bersama serta pencarian kebenaran. Lalu, untuk alasan apa kita menyetujui pembungkaman kebenaran dan kebebasan di tempat yang seharusnya menjunjung tinggi itu semua?

Lalu, mari kita sama-sama membaca, kemudian merenungkan cuplikan tulisan Tan Malaka dalam bukunya Semangat Muda:

Senjata feodalisme dan kapitalisme terutama peluru dan pedang.

Senjata proletar industri ialah agitasi, mogok dan demonstrasi.

Sebulan massa-aksi di Indonesia sekarang lebih berguna dari 4 tahun Diponegoroisme.

Zaman baru membawa senjata baru!

Terakhir, Untuk apa mulutmu jika kau bungkam melulu? –Wiji Thukul-

 

 

Opini ditulis oleh Tia Istianah. Dia adalah kader PMII Kabupaten Bandung. Tulisan lainnya bisa dibaca di website pribadinya. Baik facebook, tumbler dan lainnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *